Laporan Kinerja  BPPP Banyuwangi Tahun 2019 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran tahun 2019 yang terkait dengan evaluasi pengukuran kinerja. Laporan Kinerja mempunyai beberapa fungsi, antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPPP Banyuwangi menuju terwujudnya good governance dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi dan di sisi lain Laporan Kinerja merupakan alat kendali, pemacu dan umpan balik peningkatan kinerja BPPP Banyuwangi. 

Mengingat bahwa Laporan Kinerja merupakan indikator keberhasilan dari suatu penyelenggaraan organisasi pemerintahan, kami berusaha dengan sebaik mungkin untuk dapat menyajikan laporan ini agar dapat digunakan, dipahami dan sebagai rujukan dalam pembangunan kebijakan di BPPP Banyuwangi.(red:Prog)

rbkkp 2[News-Banyuwangi] Dalam suatu organisasi sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dalam keberhasilan suatu usaha. Sumber daya manusia dalam hal ini adalah pegawai negeri sebagai unsur aparatur sipil negara dan abdi negara tentu saja selalu dan sangat dituntut untuk memberikan pelayanan yang sebaik - baiknya kepada masyarakat. Pada kesempatan Briefing Road Map Reformasi Birokrasi kali ini, Senin, 02 September 2019, Pantja Walujo P, Widyaiswara BPPP Banyuwangi, menyampaikan terkait dengan program ke-6 dalam Road Map Reformasi Birokrasi yaitu Program Penguatan Sistem Pengawasan.

Disela - sela apel tadi pagi turut ditekankan bahwa dalam upaya mewujudkan citra birokrasi yang lebih baik di perlukan adanya perubahan-perubahan kecil dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal koordinasi.“Tujuan koordinasi dalam hal ini yaitu menciptakan serta memelihara iklim dan sikap saling responsif-antisipatif di kalangan unit kerja interdependen dan independen yang berbeda-beda, melalui jaringan informasi dan komunikasi efektif sehingga mecapai tujuan bersama yang kandusif” imbuhnya.[iMarlin/red, Hendra/doc]

img1Dalam mendukung program prioritas nasional penciptaan SDM kompeten melalui sertifikasi kompetensi. Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi bekerjasama dengan Universitas Trunojoyo Madura mengadakan kegiatan sertifikasi kompetensi bagi Mahasiswa jurusan Kelautan dan Perikanan, dalam kegatan kerjasama sertifikasi ini BPPP Banyuwangi Berperan Sebagai TUK (Tempat Uji Kompetensi) dimana TUK BPPP Banyuwangi merupakan TUK yang telah mendapatkan Lisensi dari LSP-KP sebagai Tempat Uji Kompetensi Bidang Kelautan dan Perikanan.

Sertifikasi kompetensi SDM KP sebagai proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus ini adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI, yang bermanfaat bagi pekerja maupun calon tenaga kerja sebagai bukti atas kompetensi yang dimiliki dan bertambahnya nilai jual dalam rekrutmen tenaga kerja, serta kesempatan berkarir yang lebih besar.

Kegiatan sertifikasi kompetensi bagi Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura  di dibuka oleh Ketua Program Studi Ilmu Kelautan Dr. Agus Romadhon, S.P, M.Si di Gedung Auditorium Universitas Trunojoyo Madura. Dalam sambutannya Dr. Agus Romadhon, S.P, M.Si memberikan apresiasi dan ucapan trimaksih kepada BPPP Banyuwangi dan BNSP  atas teselenggaranya kegiatan sertifikasi kompetensi bagi mahasiswanya, harapannya kerjasama ini terus berlanjut sehingga lulusan dari Universitas Trunojoyo selain dibekali ijazah juga memiliki sertifikat kompetensi sebagai modal dalam bersaing di dunia kerja.

img2Kegiatan Sertifikasi Kompetensi di laksanakan di TUK Sewaktu Universitas Trunojoyo Madura mulai tanggal 9 s/d 11 Mei 2018 ,diikuti sebanyak 104 peserta. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi ini menggunakan anggaran APBN melalui program Pelaksanaan Sertifikasi Sektor (PSS) BNSP . Penilaian kompetensi dilakukan oleh asesor yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional sertifikasi Profesi (BNSP).

Ada enam skema sertifikasi kompetensi yang disajikan yaitu :

  1. Operator budidaya ikan
  2. Operator budidaya udang
  3. Operator pengolahan hasil
  4. Pengelola kawasan konservasi perairan
  5. Operator Budidaya Rumput Laut
  6. Operator Pengolahan udang

Pelaksanaan sertifikasi kompetensi berjalan dengan lancar dimana seluru peserta yang mengikuti kegiatan penuh semangat dan sangat antusias. [RP/Red]

gen muda[News-Banyuwangi] Puluhan Siswa Sekolah Dasar Negeri Model Banyuwangi mengunjungi Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, Kamis (17/01/2019). Siswa yang datang berasal dari kelas 1- 4. Selain siswa, tampak ikut dalam rombongan para guru SDN Model Banyuwangi Bersama beberapa orang tua/wali siswa yang mendampingi selama melakukan kunjungan.

Anak-anak SD Model Banyuwangi dikenalkan dengan dunia perikanan melalui beberapa kegiatan, seperti kunjungan workshop pelatihan mulai dari hatchery budidaya ikan, workshop bahan dan alat penangkapan ikan, navigasi, bengkel perikanan, workshop pengolahan hasil perikanan, dan workshop lainnya kemudian games, pengenalan gemarikan atau gerakan memasyarakatkan makan ikan sampai dengan transplantasi terumbu karang.

Semoga dengan kegiatan ini dapat terus menumbuhkan kecintaan para siswa terhadap dunia perikanan, sehingga akan bermunculan generasi-generasi baru yang akan mengelola dan memelihara kelautan dan perikanan negeri ini di masa yang akan datang. Salam generasi bahari! [firm/red, saaput/doc]

WhatsApp Image 2019 01 17 at 12.20.13WhatsApp Image 2019 01 17 at 12.22.07WhatsApp Image 2019 01 17 at 12.22.12WhatsApp Image 2019 01 17 at 12.23.28WhatsApp Image 2019 01 17 at 12.29.20WhatsApp Image 2019 01 17 at 12.22.13WhatsApp Image 2019 01 17 at 12.36.24WhatsApp Image 2019 01 17 at 12.39.59

img1Banyuwangi, (06/06) – “Lestari Alamku, Lestari Lautku, Melimpah Sumber Daya Ikan-ku”, mungkin sekilas semboyan itulah yang pantas dipegang teguh untuk terus menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya ikan yang ada. Balai Diklat Perikanan Banyuwangi salah satunya, yang turut serta selalu mendukung program pemerintah yang termuat dalam PERMEN KP No. 02 tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (Trawls) dan pukat tarik (Seine Nets).

Sebagai langkah dalam mendukung larangan penggunaan alat tangkap yang dapat berakibat menurunnya sumber daya ikan dan mengancam kelestarian lingkungan sumber daya ikan maka Balai Diklat Perikanan Banyuwangi menyelenggarakan Pelatihan Pengoperasian Alat Tangkap Rawai Dasar dari tanggal 06 sampai dengan 10 Juni 2017. Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kepala Balai Diklat Perikanan Banyuwangi, I Wayan Suarya, A.Pi, M.Si. Pelatihan yang berlangsung selama 5 hari ini diikuti oleh 30 orang nelayan. Seluruh peserta berasal dari 4 kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Barat sebanyak 7 orang, Kabupaten Lombok Timur sebanyak 2 orang, Kabupaten Pacitan sebanyak 19 orang dan Kabupaten Situbondo sebanyak 2 orang. 

Rawai dasar merupakan salah satu alat penangkaan ikan yang bersifat pasif, dipasang secara horizontal dalam suatu perairan dan masih tergolong kedalam long line. Selanjutnya selama pelatihan peserta akan menerima kirukulum yang meliputi a). Persiapan kapal penangkapan ikan sebelum berlayar, b). Penyiapan alat tangkap rawai sebelum dioperasikan, c). Pengoperasian alat tangkap rawai, d). Penerapan keselamatan dan kesehatan di atas kapal, e). Melakukan perawatan alat tangkap rawai, f). Melakukan perbaikan alat tangkap rawai, dan g). Manajemen usaha dan akses permodalan.

Diharapkan selama mengikuti pelatihan dari awal hingga berakhirnya kegiatan pelatihan tersebut peserta dapat meningkatkan kapasitas maupun kompetensi dalam pengoperasian alat tangkap rawai sebagai langkah dalam mendukung program prioritas pendampingan alat tangkap pengganti cantrang.[UD/Red]

      

Halaman 1 dari 2